Merekontruksi perjuangan bangsa Indonesia sejak masa Proklamasi sampai masa Reformasi
Kompetensi Dasar :
Merekontruksi perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Reformasi
Indikator :
Menjelaskan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sejak reformasi
ORBA KKN
Pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan ekonomi sebenarnya cukup berhasil. Namun keberhasilan itu ternyata tidak diimbangi dengan pembangunan mental para pelaksana pemerintahan, aparat keamanan maupun pelaku ekonomi. Sebagai klimaknya pada pertengahan tahun 1997. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sudah membudaya bagi penguasa, aparat dan pengusaha.
Faktor-faktor penyebab munculnya Reformasi :
1. Krisis Politik
Demokrasi tidak dilaksanakan dengan semestinya : kedaulatan rakyat berada ditangan
sekelompok tertentu, bahkan lebih banyak dipegang oleh para penguasa. Keadaan ini
mengakibatkan munculnya rasa tidak percaya kepada aparat pemerintah. Ketidak
percayaan itulah yang menimbulkan munculnya gerakan Rebformasi yang dipelopori oleh
mahasiswa yang menuntut untuk mengganti presiden, reshuffle kabinet dan menggelar
sidang istimewa MPR dan melaksanakan pemilihan umum secepatnya.
2. Krisis Hukum
Pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan orde baru terdapat banyak penyimpangan.
Hukum sering dijadikan sebagai alat pemerasan atas tindakan dan kebijakan pemerintah.
Masyarakat yang dipelopori golongan mahasiswa menghendaki adanya reformasi
dibidang hukum agar dapat mendudukan masalah-masalah hukum pada posisi yang
sebenarnya
3. Krisis Ekonomi
Krisis ekonomi Indonesia berawal dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar
Amerika. Pada bulan Maret 1998 telah mencapai terhadap Rp 161.000.,- per dollar
Amerika Serikat. Ketika nilai tukar rupiah semakin melemah, maka pertumbuhan ekonomi
Indonesia menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang semakin bertambah lesu.
Kondisi seperti ini semakin diperparah dengan dilikuidasinya bank pada akhir tahun 1997.
Memasuki tahun 1998 / 1999 krisis moneter telah mempengaruhi aktifitas ekonomi yang
lainnya. Banyak perusahaan yang tidak mampu membayar utang luar negerinya yang
telah jatuh tempo. Sehingga banyak perusahaan yang melakukan PHK sehingga angka
pengangguran meningkat.
4. Utang luar negeri Indonesia
Utang luar negeri Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab munculnya krisis ekonomi. Namun utang luar negeri Indonesia tidak sepenuhnya merupakan utang negara, tetapi sebagaian lagi merupakan utang swasta. Utang-utang menjadi tanggungan negara hingga 6 Februari 1998 mencapai 63.462 milyard dollar. Amerika Serikat, sedangkan utang pihak swasta mencapai 73.962 milyard dollar Amerika Serikat.
Pemerintahan Orde Baru yang berkuasa + 32 tahun
• Pemerintahan Orde Baru yang berkuasa + 32 tahun tidak mampu untuk bertahan lebih lama lagi, karena rakyat sudah tidak percaya lagi terhadap pemerintah yang sarat dengan KKN.
• Hal ini memuncak dengan adanya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai pihak yang menuntut agar Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden.
• Akibat desakan, tuntutan dan tekanan-tekanan tersebut maka pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari Presiden sehingga berakhirlah pemerintahan Orde Baru diganti dengan pemerintahan Reformasi.
Faktor Penyebab runtuhnya Orde baru
1. Krisis Ekonomi
2. Krisis Politik
3. dan Krisis Kepercayaan
KRISIS EKONOMI
Krisis moneter yang terjadi di beberapa negara Asia Tenggara sejak Juli 1997 berimbas juga ke Indonesia. Terjadinya krisis moneter yang meluas menjadi krisis ekonomi di Indonesia disebabkan antara lain :
• 1. melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika;
• 2. harga-harga barang yang melambung naik;
• 3. banyaknya kredit macet;
• 4. banyaknya bank-bank bermasalah yang dilikuidasi;
• 5. maraknya praktek KKN, dsb;
• 6. terjadinya penyimpangan pelaksanaan pasal 33 UUD1945;
• 7. adanya politik sentralisasi.
KRISIS POLITIK
Gejala yang mengarah pada terjadinya krisis politik berawal dari situasi politik yang semakin memanas, apalagi setelah pemilu 1997 dimenangkan kembali oleh Golkar sebagai single mayority dan dicalonkannya Presiden Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan berikutnya banyak penyimpangan yang terjadi di bidang politik antara lain :
• 1. Demokrasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
• 2. Banyak anggota DPR/MPR yang lebih menekankan pada sistem keluarga (nepotisme);
• 3. Terjadinya ketidakadilan dalam bidang hukum, karena hukum dijadikan sebagai
pembenaran atas kebijaksanaan penguasa, sehingga sering terjadi rekayasa dalam proses
peradilan;
• 4. Orientasi politik pemerintahan orba yang lebih dekat dengan negara-negara barat.
KRISIS KEPERCAYAAN
• Berkembangnya praktek-praktek KKN dalam keanggotaan MPR & DPR, dunia usaha, perbankan, peradilan, pemerintahan, dsb mengakibatkan rusaknya tatanan / sistem politik, perekonomian, hukum, ketidakadilan, dan semakin lebarnya jurang / kesenjangan sosial dalam masyarakat sehingga timbullah ketidak percayaan rakyat terhadap pemerintah dan ketidakpercayaan luar negeri terhadap Indonesia.
• Itulah sebabnya dengan dimotori oleh civitas akademika kampus mereka berjuang untuk menggerakkan roda reformasi total di berbagai bidang.
Gerakan Reformasi
• Yaitu suatu gerakan untuk melakukan perubahan perombakan dan pembaharuan dalam bidang politik ekonomi, sosial dan hukum menuju pada perbaikan.
• Tujuan reformasi yaitu memperbaharui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bidang politik, ekonomi dan hukum.
Agenda Reformasi :
• adili Soeharto dan kroninya;
• amandemen UUD 1945;
• penghapusan dwi fungsi ABRI;
• otonomi daerah yang seluas-luasnya;
• supremasi hukum;
• pemerintahan yang bersih dari KKN.
Jiwa Reformasi
• dasar filosofis Pancasila;
• Mahasiswa berhasil menguasai gedung DPR/MPR
• pola pikir obyektif dengan penerapan The right man on the right place;
• menerapkan opening management;
• mampu menerima kritik secara terbuka;
• jujur;
• adanya keseimbangan antara iptek dan imtak.
Latar belakang dan jalannya Reformasi
• Reformasi yang digerakkan oleh para mahasiswa disebabkan karena banyaknya penyelewengan. Penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang dilakukan oleh penguasa orde baru selama berkuasa.
• Melihat kenyataan semakin terpuruknya perekonomian dan menggilanya praktek KKN dan ketidakadilan, maka pada bulan Mei 1998 mahasiswa di berbagai daerah Indonesia menggelar unjuk rasa dan aksi keprihatinan yang menuntut penurunan harga sembako, diberantasnya KKN ke akar-akarnya dan turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan, arus demonstrasi semakin memanas setelah terjadinya peristiwa Semanggi 12 Mei 1998 dengan gugurnya 4 mahasiswa yaitu Elang Mulia Lesmana Hery Hartanto, Hendriawan Sil, Hafidin Royan. Akibat terbunuhnya 4 mahasiswa Trisakti tersebut menyulut terjadinya kerusuhan massa tanggal 13 dan 14 Mei 1998 di Jakarta dan sekitarnya. Tgl. 14 Mei 1998 para mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR/MPR di Senayan.
• Akibat desakan dan tuntutan para mahasiswa dan masyarakat maka tgl. 21 Mei 1998 jam 10.00 Presiden Soeharto meletakkan jabatannya dan menunjuk BJ. Habibie sebagai Presiden. Dengan demikian selesai sudah kekuasaan Presiden Soeharto yang telah berjalan selama 32 tahun, selesai sudah dominasi rezim Orde Baru dan memasuki babak baru yaitu masa Reformasi.
Perkembangan politik setelah Mei 1998
Masa Presiden Habibie
• Masa berkuasa Habibie 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999, selama berkuasa mengambil langkah-langkah kebijakan sebagai berikut :
– Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 22 Mei 1998 dengan jumlah menteri 36 orang menteri mawakili pihak ABRI, GOLKAR, PPP, PDIP.
– Perbaikan ekonomi dengan langkah-langkah sebagai berikut :
• Melakukan rekapitulasi perbankan
• Merekontruksi perekonomian nasional
• Menaikkan nilai tukar rupaih terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp.10.000,-
• Melekuidasi beberapa bank bermasalah
• Melaksanakan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF.
– Melakukan reformasi dibidang politik
• Misalnya kebebasan mendirikan partai politik , program pemilu, melepaskan tahanan politik yaitu Sri Bintang Pamungkas, Muchtar Pakpahan
– Kebebasan mengemukakan pendapat
– Melaksanakan pemisahan TNI Polri
– Memberikan otonomi yang luas pada Timor-Timur, tetapi akhirnya diadakan jajak pendapat dan berakibat lepasnya Timor-Timur dari Indonesia
– Melaksanakan sidang istimewa MPR.
Gerakan reformasi
• Namun gerakan reformasi dan tuntutan-tuntutan terus terjadi sampai akhirnya dilakukan sidang istimewa untuk minta pertanggung jawaban Presiden Habibie. Pertanggung jawaban tersebut ditolak oleh MPR, sehingga perlu diadakan pemilu untuk pemilihan wakil-wakil rakyat yang bertugas memilih dan mengangkat Presiden
• Tuntutan-tuntutan dari mahasiswa dan kelompok-kelompok dalam masyarakat terus berlangsung tuntutan tersebut antara lain:
• Pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil
• Adili Soeharto dan kroninya
• Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya
• Tolak Dwifungsi ABRI dan pengangkatan wakil ABRI dalam MPR/DPR dan DPRD
• Hapuskan KKN
• Hapuskan P4 dan asas tunggal
• Pembentukan pemerintah yang bersih dan bebas KKN
Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid
• Langkah-langkah yang dilaksanakan Gus Dur antara lain :
membentuk kabinet Persatuan Nasional tgl 28 Oktober 1999
menghapus Departemen Penerangan dan Departemen Sosial
membentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN), tujuan memperbaiki ekonomi Indonesia.
• Kepengurusan DEN adalah sebagai berikut :
– Ketua : Prof. Email Salim
– Wakil : Subiyakto Cakrawerdaya
– Sekretaris : Dr. Sri Mulyani Indrawati
– Anggota : - Anggito Abimanyu
Sri Adiningsih
Bambang Subiyanto
• Permasalah yang dihadapi masa Gus Dur antara lain :
Warisan dari masa orde baru yaitu KKN, BPPN, BUMN, Pemilihan Ekonomi
Inflasi JPS, disintegrasi, konflik antar umat, antar agama, penegakan hukum, HAM
• Selama memerintah Gus Dur dianggap mengeluarkan kebijakan yang sering kontroversial. Sehingga muncul memorandum I dan II dari DPR kepada Gus Dur. Gus Dur menjawab dengan mengeluarkan dekrit presiden yang berisi pembekuan DPR, MPR. Lembaga DPR, MPR menolak dekrit tersebut, dan segera mengadakan sidang istimewa dan menilai bahwa presiden dan wakil melanggar Tap MPR No. VII/MPR/2000. Selanjutnya dalam sidang 23 Juli 2001 MPR memilih dan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai presiden dan Hamzah Has sebagai wakil presiden.
Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri
• Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai presiden tanggal 23 Juli 2001.
• Langkah kebijakan yang dilakukan sebagai berikut :
Penundaan pembayaran utang Negara sebesar US $ 5,8 milyar (pada pertemuan Paris Club April 2002)
Pemutusan hubungan kerja dengan IMF
Pemulihan keamanan nasional, dengan tujuan menarik investor kembali, berhasil menaikkan perkapita
Privatisasi BUMN antara lain menjual INDOSAT tahun 2003
Perbaikan kinerja ekspor
Pemberantasan korupsi
Peletak dasar kearah demokrasi dengan jalan melaksanakan pemilu lembaga legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung tahun 2004.
• Pada pemilu untuk pemilihan presiden Megawati Soekarnoputri yang berpasangan dengan K.H. Hazim Muzadi tidak berhasil karena kalah dengan Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Yusuf Kala. Dengan demikian selesai sudah masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri yang relatif pendek, tetapi telah banyak melakukan perubahan.
Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
• Susilo Bambang Yudhoyono dengan Yusuf Kala dilantik sebagai presiden dan wakil presiden yang ke 6 pada tanggal 20 Oktober 2004.
• Langkah kebijakan yang dilakukan antara lain :
Penjadwalan ulang pembayaran hutang keluar negeri
Peningkatan ekspor dan impor
Pengurangan subsidi BBM
Perpanjangan Status Darurat Sipil dan perundingan damai dengan GAM di Helsinki, Finlandia.
• Menghasilkan kesepakatan damai dan penyerahan senjata oleh GAM melalui Aceh Monitoring Mission (AMM).
• Sampai sekarang pemerintahan masih berjalan dan kebijakan yang diambil juga mengalami dinamika.
Kondisi sosial ekonomi masyarakat sejak masa reformasi
• pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tindakan antara lain :
memperluas lapangan kerja, berusaha menarik infestasi dari dalam maupun luar negeri. Tetapi belum berhasil
mengadakan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga terjangkau
penyediaan fasilitas umum dengan harga yang murah.
• Namun demikian semua usaha belum membuahkan hasil.
Catatan singkat tentang perjalanan empat pemerintahan (empat presiden)
Masih terdapat persoalan-persoalan yang harus dihadapi dan diselesaikan seperti :
• Ancaman disintegrasi bangsa di beberapa daerah;
• Konflik antar etnis;
• Semakin meningkatnya jumlah pengangguran;
• Meningginya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
• Semakin menumpuknya utang luar negeri;
• Terjadinya konflik antar elite politik;
• Menurunnya wibawa aparat sipil maupun militer di mata rakyat;
• Munculnya KKN gaya baru;
• Menurunnya kepercayaan investor asing.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar